Ketat Awasi APBN Tegas Prabowo Ke BPK
BreakingNews – Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menghendaki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih ketat dalam mengawasi anggaran penghasilan dan belanja negara (APBN).
Menurut Prabowo, dia tak menginginkan tersedia kebocoran anggaran.
“Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK perlu lebih ketat mengawasi. Kita tidak menginginkan tersedia kebocoran,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).
“Kita tidak menginginkan duwit rakyat tidak sanggup dipertanggungjawabkan. Tiap rupiah perlu kita amankan, kita yakinkan berfungsi untuk bangsa dan rakyat,” ujar Prabowo.
Jokowi tekankan duwit rakyat sanggup dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Pemerintahan sementara ini dan aku percaya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, dapat selamanya mengimbuhkan perhatian benar-benar pada setiap anjuran BPK,” kata Jokowi sementara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Agar duwit rakyat sanggup dimanfaatkan bersama baik dan juga dikelola secara transparan dan akuntabel,” sambungnya.
Dia menghendaki para menteri, kepala lembaga negara, dan kepala tempat langsung menindaklanjuti anjuran dari pemeriksaan BPK. Hal ini sehingga pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala tempat sehingga langsung menindaklanjutinya dan selesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK,” jelasnya.
“Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita jadi hari jadi tahun jadi baik,” imbuh Jokowi.
BPK Beri Predikat WTP ke LKPP 2023, Jokowi: Ini Bukan Prestasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah mengimbuhkan predikat lumrah tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Jokowi mengatakan hal selanjutnya bukanlah sebuah prestasi, namun kewajiban pemerintah dalam mengelola APBN.
“Sudah sering aku sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban mengfungsikan APBN secara baik,” kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
Dia tekankan APBN merupakan duwit rakyat dan negara yang perlu dikelola bersama baik oleh kementerian/lembaga. Untuk itu, Jokowi menyebut kementerian/lembaga perlu terasa bahwa APBN yang digunakan diperiksa dan diaudit oleh BPK.
“Jadi sekali lagi, kewajiban mengfungsikan APBN dan APBD secara baik. Dan termasuk kewajiban mobilisasi APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelasnya.
Gejolak Geopolitik
Jokowi termasuk mengingatkan bahwa dunia menghadapi suasana geopolitik yang bergejolak, perang dagang, dan pergantian iklim. Tak cuma itu, ekonomi world termasuk tumbuh melambat.
“Geopolitik, perang dagang dan termasuk pergantian iklim yang jadi nyata kita lihat, perkembangan ekonomi world termasuk melambat. Tahun ini diperkirakan cuma 3,2 % dan apalagi krisis ekonomi melanda lebih dari satu kawasan,” tutur Jokowi.
Namun, Jokowi bersyukur suasana ekonomi dan politik Indonesia selamanya stablil. Bahkan, ekonomi nasional tumbuh 5,11 % di kuartal I tahun 2024 dan inflasi selamanya terjaga.
“Karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selamanya berjumpa bersama para kepala tempat untuk merawat inflasi di setiap daerah. Dan termasuk pelaksanaan Pemilu yang termasuk terjadi bersama baik. Ini seluruh adalah modal basic kita dalam membangun negara ini,” ujar dia.
Di segi lain, Jokowi menututkan bahwa sementara ini pemerintah tengah berada pada masa transisi ke pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia menghendaki BPK untuk menopang peralihan pemerintahan bersama baik.
“Saya percaya pemerintahan sementara ini dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan dapat selamanya mengimbuhkan perhatian benar-benar pada anjuran BPK sehingga duwit rakyat dimanfaatkan bersama baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” pungkas Jokowi.
