Bubarkan Paksa Muktamar PKB Tandingan
BreakingNews – Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa yang merupakan badan otonom PKB meyakinkan siap membubarkan Muktamar PKB Tandingan yang akan digelar pada 2-3 September 2024 di Jakarta. Garda Bangsa mengaku akan menjaga kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB sah hasil Muktamar Bali.
“Kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras apalagi tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang idamkan menggelar muktamar tandingan atau menganggu Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Ketua Garda Bangsa Tommy Kurniawan didalam konferensi pers, Sabtu (31/8/2024).
Menurut dia, muktamar tandingan berupa ilegal dan tidak punyai basic hukum serta konstitusi yang jelas. Tommy memberikan Garda Bangsa akan membela dan menjaga kepengurusan PKB yang sah.
“Maka dari itu, untuk menyikapi perihal ini kami termasuk akan jadi garda terdepan untuk membela dan menjaga PKB yang kami cintai bersama,” ujarnya
Tommy menjelaskan bahwa Muktamar PKB yang digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali merupakam muktamat yang sah. Pasalnya, muktamar itu diikuti seluruh DPW dan DPC PKB dari seluruh Indonesia.
Cak Imin Terpilih
Dalam muktamar itu, Cak Imin terpilih jadi Ketua Umum DPP PKB dan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB cocok AD/ART serta konstitusi. Tommy menyebut pihaknya siap menghadapi oknum-oknum yang menggelar muktamar tandingan.
“Pada selagi muktamar PKB yang sah pada 24-25 Agustus di Bali kami termasuk telah lakukan perihal yang sama. Kami bekerja sama dengan kepolisian, termasuk dgn para pecalang Bali untuk mengamankan area muktamar,” tuturnya.
“Kami telah menghadapi apa yang telah dilakukan oknum-oknum tersebut, maka kami akan mengulanginya dan kami akan menghadapinya kecuali masih mengganggu PKB,” sambung Tommy.
Muktamar
Sebelumnya, lebih dari satu kader PKB yang diakomodasi oleh Fungsionaris DPP PKB merancang muktamar kembali pada 2-3 September 2024 di Jakarta.
Abdul Malik Haramain selaku sekretaris didalam forum ini menyatakan ada 168 Dewan Pimpinan Cabang dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang idamkan muktamar ulang, karena mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan pemberian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Kekuasaan Muhaimin Iskandar itu menghidupkan pengambilan ketetapan partai yang senantiasa tertutup, tidak melibatkan banyak orang lebih-lebih para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata dia di Kabupaten Badung, Bali, Minggu dini hari.
Selain itu pemecatan pada tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy termasuk jadi alasan lebih dari satu kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang.
