Pembangunan IKN Baru Berjalan 15 Persen
BreakingNews – Staf Khusus Presiden, Grace Natalie mengatakan pengakuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru terjadi 15 prosen saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Grace mengemukakan bahwa progres 15 prosen tersebut merupakan total total pembangunan di IKN.
“IKN ini kan program jangka panjang, bisa 15-20 th. (pembangunannya). Saat ini merupakan fase pertama (2022-2024). Jadi 15 prosen itu berasal dari keseluruhan,” ucap Grace Natalie kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).
Menurut dia, pembangunan IKN memang perlu saat yang lama sebab luasnya empat kali berasal dari Jakarta. Untuk fase pertama, pembangunan IKN bakal difokuskan untuk Istana Negara, gedung-gedung kementerian, dan juga infrastruktur penunjang seperti air dan listrik.
“IKN itu luasnya 4 kali jakarta, ini proyek besar sekali,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur baru rampung 15 prosen saat pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.
Adapun Upacara HUT ke-79 RI nantinya bakal digelar di dua lokasi yakni, IKN dan Istana Merdeka Jakarta.
“Jadi jangan memikirkan kita upacara 17 Agustus itu telah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung seluruhnya secara total kemungkinan ya 15 prosen (rampung),” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Jokowi Prediksi Pembangunan IKN Butuh 20 Tahun
Dia mengedepankan bahwa IKN merupakan proyek jangka panjang yang tidak bisa rampung hanya 2 sampai 3 tahun. Jokowi memprediksi pembangunan IKN setidaknya perlu saat sampai 20 tahun.
“Dan IKN itu kan bukan dibangun 2 th. 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 th. (baru selesai),” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah perlu pemberian investor untuk pembangunan IKN. Sebab, APBN hanya bisa membiayai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
“(IKN) Ini tetap perlu investasi, tetap perlu investor berasal dari di dalam maupun luar (negeri). Itu yang tengah kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban berasal dari gedung-gedung pemerintahan, Istana Presiden, Wakil Presiden dan oleh sebab itu 100 prosen berasal dari APBN,” tutur Jokowi.
