Tolak Revisi UU Pilkada Terjadi Demo
BreakingNews – Aksi unjuk rasa peringatan darurat menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR berujung ricuh. Massa demo menjebol pagar gedung DPR, Jakarta Pusat.
Pantauan di lapangan Kamis (22/8/2024), ribuan massa menyuarakan aspirasi di gerbang utama Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat. Namun, konsentrasi terpecah menjadi lebih dari satu titik.
Di segi kanan, massa aksi kian panas. Massa yang demo membakar ban bekas dan melemparkan botol-botol ke arah barikade petugas yang berada di dalam kawasan Gedung DPR/MPR.
Sebagian dari massa mengupayakan merobohkan tembok dan pagar yang menjadi penghalang pada massa dan aparat kepolisian yang berjaga.
Upaya itu membuahkan hasil. Sebagian tembok berhasil dijebol dan porak-poranda. Massa lantas coba merangsek masuk ke dalam. Tapi, usaha percuma karena kepolisian segera membikin barikade.
Melihat respons kepolisian, massa pun melemparkan material-material ke arah polisi. Lemparan berikut dihalau bersama dengan tameng sehingga tidak satupun yang menembus ke pengamanan.
Hingga berita ditulis, demo tetap berlangsung. Masing-masing koordinator saling mengingatkan peserta unjuk rasa sehingga tak terprovokasi.
Ada Demo Peringatan Darurat di DPR, Ibu-Ibu Ini Sediakan Makan dan Minum Gratis
Sejumlah elemen penduduk turun ke jalan ikuti aksi peringatan darurat untuk menentang Revisi Undang-Undang Pilkada. Di Jakarta, ribuan massa mengemukakan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat.
Aksi mereka ikut meraih bantuan dari masyakarat. Bahkan mereka ikut sediakan makanan gratis yang bertujuan kepada peserta aksi. Seperti dilakukan sejumlah Ibu-ibu yang tampak berdiri sambil memegang karton bertuliskan “Makan dan minuman gratis”.
Sesekali, ibu-ibu berikut berceloteh menyongsong massa aksi yang menolak revisi UU Pilkada yang melintasi di trotoar di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Emak-emak itu berasal dari beragam daerah layaknya Jakarta, Cilegon, Depok dan Bogor.
Mereka berkumpul untuk beri tambahan bantuan kepada penduduk yang tengah menyuarakan kekhawatiran pada rancangan DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait bersama dengan partai politik tak punya kursi mampu mengusung calon kepala daerah.
“Kita rela support biar penduduk suaranya didengar, kita support mereka berangkat sehat, pulang sehat,” ucap Lena (39).
Lena bersama dengan teman-teman berkunjung pada pukul 07.00 WIB. Bersama-sama, mereka iuran belanja sejumlah makanan dan minuman ringan.
“Kami tidak tersedia koordinator, kita semua punya padangan yang sama, bantu dan dukung rakyat yang tengah berjuang,” ucap dia.
Lena berharap, unjuk rasa mampu didengar oleh pemerintah, sehingga putusan MK mampu segera dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. “Semoga hasilnya memuaskan,” tandas dia.
