Blue Economy Di Dukung Forum Parlemen
BreakingNews – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menjelaskan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat, menjadi momentum untuk mendorong rencana blue economy dikarenakan ke dua negara ini merupakan negara kepulauan yang dikeliling oleh lautan. Makanya, kata dia, tema yang diusung dalam forum ini ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’.
“Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasific termasuk negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan. Potensi maritim, potensi dari blue economic amat besar. Marine mega-biodiversity dikarenakan begitu luasnya. Kedua, segala potensi dan richness kekayaan. Keindahan alam dikarenakan laut kami amat luar biasa kaya. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita perlu melindungi laut kita, sesungguhnya blue economic menjadi mutlak dikarenakan perikanan potensinya disitu,” kata Putu dikutip, Minggu, (28/7/2024).
Kemudian, Putu menjelaskan pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan mutlak termasuk untuk dibuatkan format kerja sama blue economy. Kata dia, ekonomi yang dibangun dengan rencana blue economy dapat menjadi amat luar biasa. Karena, biasanya negara yang dikelilingi oleh lautan itu amat indah.
“Bayangkan, Indonesia punyai Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali serta pulau lainnya. Di Pasifik termasuk begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut termasuk tidak kalah pentingnya, baik dari segi food security. Di mana kami ketahui, laut ini begitu banyak spesies ikan yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan food security kita. Makanya, kedepan perlu dijaga keberlangsungan potensi laut kami ini,” ujarnya.
Blue Ekonomi Konsep Mendasar Negara-negara Kepulauan
Selanjutnya, Putu menjelaskan ekonominya termasuk ke depan perlu didapatkan secara sustainable atau berkelanjutan. Maka, potensi ini perlu dapat digali untuk kebutuhan peningkatan (growth) dan ekonomi daripada masyarakatnya.
“Terakhir, laut termasuk perlu kami jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya agar selamanya berkesinambungan, lestari selama jaman bagi genearsi berikutnya,” mengetahui Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.
Oleh karenanya, Putu menjelaskan rencana blue ekonomi adalah rencana mendasar negara-negara kepulauan dan sesungguhnya perlu dimainstreaming. Memang, kata dia, pemerintah udah berusaha lakukan ini agar dari parlemen menghendaki tetap mendorong perannya. Misalnya, peran parlemen membangun regulasi untuk menaikkan rencana blue economy.
“Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kami agar pemerintah betul-betul yakin bahwa rencana blue economy dapat menambahkan kesejahteraan terhadap tiap tiap masyarakat, baik Indonesia maupun Negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini menjadi rencana ke depan yang patut kami kawal, tapi tidak dapat hanya kami mengfungsikan rencana perlu tersedia capacity building, perlu tersedia peningkatan bagaimana kami memaping laut kita,” ungkapnya.
Terpenting, lanjut dia, melindungi isu-isu climate change, dikarenakan potensi laut termasuk dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan alam. Jadi, tersedia plate disitu yang bersinggungan dapat mengetahui rencana ke depan bagaimana memandang potensi alam laut. “Tentu perlu tersedia satu rencana mainstrem untuk lakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini menjadi amat penting,” kata Legislator asal Bali ini.
Wujudkan Komitmen 100 Miliar Dollar per Tahun
Menurut dia, prinsip 100 miliar Dollar per th. dari negara maju dan negara yang udah disampaikan terhadap 2020 kaya itu perlu dideliver atau diwujudkan perihal isu climate chane atau pergantian iklim, mitigasi dan adaptasi climate change. Kalau dihitung hingga sekarang, lanjutnya, mungkin udah hampir 500 miliar US Dollar.
“Pada waktu COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan billion US Dollar ulang tapi trilion US Dollar. Jadi bayangkan, betapa besarnya kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju perlu berkomitmen, dikarenakan Negara Pasifik langsung nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut. Tentu ini kami perjuangkan bersama,” ujarnya lagi.
Dalam forum ini, Putu menjelaskan Parlemen Indonesia-Pasifik menghendaki mendapatkan satu kesamaan prinsip sama-sama memperjuangkan isu climate change dalam forum internasional, salah satunya COP29 nanti yang membicarakan masalah climate finance, climate found.
“Kita bawa Forum IPU (Inter-Parliamentary Union) agar resolusi di IPU membicarakan berkenaan bencana ini, mitigasi ini agar negara maju punyai prinsip konkret untuk mendeliver janji-janji mereka dan kami bawa termasuk ke PBB. Dan di PBB dipastikan dalam UN GA (United Nation General Assembly) memastikan bahwa isu mutlak adalah isu climate change yang perlu ditekel bersama, ini krusial dan perlu nyata langsung diselesaikan,” pungkasnya.
